Pengembang Rumah Susun Lecehkan Wakil Ketua MPR (HNW)

Spread the love

hnw2

Perusahaan pengembang rumah susun (rusun) Green Pramuka City (GPC), Rawasari Jakarta Pusat PT Duta Paramindo Sejahtera (PT DPS) kembali melakukan pelecehan terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Setelah sebelumnya rombongan Anggota DPRD DKI Jakarta dihadang saat hendak meninjau kegiatan pelayanan perusahaan kepada para warga (30/4), Sabtu lalu (14/5) giliran Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang mengalami pelecehan dari perusahaan tersebut.

Surat anggota Fraksi PKS di DPR itu yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan milik taipan bernama Suryatin Njotohardjo itu, gagal diserahkan lantaran pihak perusahaan menghalangi warga yang ingin menyerahkan surat tersebut.

“Jadi kemarin itu Pak Hidayat datang ke tempat kami untuk menemui warga yang sudah bertahun-tahun dizalimi oleh PT DPS. Nah, setelah mendengar pengaduan dan diberikan bukti-bukti tentang berbagai tindakan dan kebijakan zalim pihak pengembang, Pak Hidayat langsung menandatangi surat terbuka yang ditujukan kepada PT DPS. Tetapi, surat itu seperti tidak mau mereka terima, karena saat mau diserahkan warga malah dihadang oleh puluhan Satpam perusahaan”, ujar salah seorang warga GPC, Asta, Minggu (15/5).

Dalam penghadangan itu, Satpam perusahaan dikomandoi oleh seorang oknum TNI aktif yang diduga berpangkat Kolonel bernama IGK Rai Gunawan, mantan Komandan Kodim Poso.

Di hadapan warga Gunawan sudah mengakui dirinya adalah koordinator keamanan yang ditunjuk oleh perusahaan pengembang.

Seperti banyak diberitakan, Sabtu lalu anggota DPR Hidayat Nur Wahid datang ke rusun GPC untuk memenuhi undangan warga yang ingin mengadukan tentang berbagai tindakan dan kebijakan PT DPS dan mitranya PT Mitra Investama Perdana (PT MIP).

Selama ini perusahaan itu dianggap telah meresahkan warga bertahun-tahun.

Warga yang sudah beberapa tahun melunasi pembelian satuan rumah susun tak kunjung diberikan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh PT DPS.

Perusahaan hanya membuatkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) dan itupun tidak dilakukan dihadapan notaris sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (UU Rusun).

Menurut Kuasa Hukum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) GPC, Benyamin Purba, pihak perusahaan selama ini juga memungut biaya listrik, air, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada warga tanpa dasar perhitungan yang jelas. Diduga pemungutan itu telah di-mark up.

“Warga tiap bulan pokoknya disuruh bayar tagihan listrik dan air sekian-sekian, tapi mereka tidak mau memberikan rincian listrik dan air yang sebetulnya digunakan warga. Kalau warga menolak aturan mereka, listrik dan air langsung diputus. Soal PBB lebih aneh lagi, warga tiba-tiba ditagih PBB sampai lebih dari tiga juta rupiah, termasuk PBB 2016, yang berdasarkan Pergub DKI Nomor 259 tahun 2015 seharusnya gratis”, ungkap pria yang akrab disapa Bang Ben ini.

Sumber : JawaPos.Com/15 Mei 2016/(ydh/JPG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *